SELATPANJANG - Di tengah tantangan geografis dan sosial yang membelit daerah kepulauan, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kepulauan Meranti tak henti menyusun strategi dan bergerak cepat untuk menjawab satu persoalan mendasar yang dapat mengancam masa depan generasi, yakni stunting.

Angka stunting di Kepulauan Meranti bukan sekadar statistik. Di balik setiap persen yang tercatat, ada anak yang terhambat tumbuh kembangnya, ada masa depan yang bisa terancam. 

Menyadari hal itu, Bupati Kepulauan Meranti,  H Asmar dan Wakil Bupati, Muzamil Baharudin, mengambil sikap tidak ada kompromi terhadap stunting. Langkah demi langkah pun dirancang bukan hanya bersifat responsif, tapi transformatif. Menyasar penyebab dari hulu ke hilir, menyentuh akar permasalahan hingga ke lini paling bawah.

Baca :

• » Pemkab Rohil Perbaiki Sejumlah Ruas Jalan di Panipahan
• » Jelang Hari Santri, Pemkab Inhu Gelar Rapat Koordinasi
• » Dukung Gaya Hdup Sehat, Pemkab Siak Akan Gelar Fun Run 5K

Mulai dari Hulu: Edukasi dan Tingkatkan Gizi Ibu Hamil

Pemkab Kepulauan Meranti memahami bahwa penanganan stunting tidak bisa dimulai dari saat anak lahir saja. Oleh sebab itu, program intervensi sejak masa kehamilan menjadi fokus. Lewat sinergi lintas OPD, seperti Dinas Kesehatan, Dinas Sosial-P3AP2KB, hingga Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, berbagai program telah diluncurkan.

Edukasi kesehatan reproduksi, pemberian makanan tambahan bergizi kepada ibu hamil kurang energi kronik (KEK), serta pemberdayaan kader Posyandu dan Puskesmas menjadi kunci upaya pencegahan. Mereka hadir dari rumah ke rumah, membawa harapan lewat paket-paket gizi, konsultasi, hingga pelatihan pola hidup sehat.

Selain itu, kegiatan rutin seperti Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas) diperkuat dan diperluas cakupannya hingga pelosok desa. Dinas Kesehatan juga memperkuat program Kelas Ibu Hamil yang kini tidak hanya bicara soal persalinan, tetapi juga tentang pola makan, kesiapan mental, dan stimulasi dini terhadap janin.

Intervensi Tepat Sasaran di Hilir: Dari Anak Balita hingga Lansia

Setelah anak lahir, perhatian berlanjut. Pemerintah menyiapkan intervensi spesifik berupa pemberian makanan tambahan (PMT) bagi balita stunting dan rawan gizi, penyuluhan ASI eksklusif, serta pengawasan tumbuh kembang anak melalui penguatan 1.164 kader Posyandu yang tersebar di seluruh kecamatan.

Program bantuan telur dan susu, yang bekerja sama dengan CSR perusahaan swasta seperti PT Imbang Tata Alam, turut diluncurkan di beberapa titik rawan. Di kecamatan seperti Rangsang Barat dan Merbau, pemerintah menggandeng tokoh masyarakat dan pihak swasta untuk mendirikan dapur sehat gizi lokal, tempat ibu-ibu diajak memasak makanan sehat dengan bahan lokal untuk balita mereka.

Satu terobosan penting dalam strategi Pemkab adalah pemanfaatan data by name by address untuk memastikan bahwa intervensi yang dilakukan tepat sasaran. Dinas Sosial-P3AP2KB bersama Bappeda telah membangun sistem data terpadu yang mengintegrasikan informasi dari tingkat desa, Puskesmas, hingga kabupaten.

Dengan dukungan aplikasi digital berbasis android, para kader dan petugas gizi dapat melaporkan kondisi anak stunting secara real time, sehingga respons dari pemerintah bisa dilakukan lebih cepat. Data ini juga menjadi dasar dalam penyaluran bantuan sosial, KIP, KIS, hingga program PKH dan BPNT.

Keberhasilan pengentasan stunting di Meranti tidak bisa dibebankan hanya pada sektor kesehatan. Oleh karena itu, pendekatan konvergensi lintas sektor dikuatkan. Dari Dinas Pendidikan yang menyisipkan edukasi gizi dalam pembelajaran PAUD dan SD, Dinas PUPR yang memperbaiki sanitasi dan akses air bersih, hingga Dinas PMD yang mengarahkan dana desa untuk mendukung program gizi dan Posyandu.

“Stunting bukan hanya urusan satu dinas, ini soal masa depan Meranti. Maka kami semua harus turun tangan,” ujar Wakil Bupati, Muzamil Baharudin, yang juga aktif turun langsung ke desa-desa memantau Posyandu.

Mimpi Besar: Zero Stunting 2027

Di balik setiap program dan strategi ini, terselip mimpi besar. Kepulauan Meranti menargetkan zero stunting pada 2027. Sebuah target ambisius, namun bukan mustahil jika seluruh elemen bersatu dan bergerak dengan semangat yang sama.

Kini, dari desa-desa pesisir hingga pusat kota Selatpanjang, semangat melawan stunting terus digaungkan. Dari ruang kelas hingga dapur rumah tangga, dari Posyandu hingga musyawarah desa gerakan ini terus menyala.

Karena bagi Meranti, stunting bukan sekadar tantangan kesehatan. Ia adalah soal martabat, keadilan, dan hak anak untuk tumbuh cerdas, sehat, dan bahagia. Dan langkah-langkah nyata itu sudah dimulai dari hulu ke hilir, dari rumah ke rumah, untuk Indonesia yang sehat, untuk Kepulauan Meranti yang unggul dan sejahtera.

Di Kabupaten Kepulauan Meranti, pembangunan bukan semata soal beton, jalan, atau jembatan. Pemerintah daerah paham betul, bahwa investasi terbesar justru ada pada tumbuh kembang anak-anak. Maka, selain membangun infrastruktur fisik, perhatian besar juga diarahkan pada pembangunan manusia. Salah satunya melalui komitmen kuat dan nyata dalam menurunkan angka stunting secara berkelanjutan dan terintegrasi.

Bukti keseriusan ini ditunjukkan langsung oleh Wakil Bupati Kepulauan Meranti, Muzamil Baharudin, yang juga menjabat sebagai Ketua Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS). Pada 18 Juni 2025, Muzamil memaparkan kinerja daerah dalam pelaksanaan Aksi Konvergensi Penurunan Stunting Tahun 2024, dalam forum evaluasi TPPS Provinsi Riau yang digelar secara virtual dari Ruang Command Center Dinas Kominfo Meranti.

Dalam presentasinya, Muzamil menyampaikan bahwa persoalan stunting bukan sekedar mengejar angka atau memenuhi target. Lebih dari itu, ini adalah perjuangan jangka panjang untuk memastikan bahwa setiap anak Meranti memiliki kesempatan yang adil untuk tumbuh sehat, cerdas, dan produktif.

"Ada 29 indikator cakupan layanan yang menjadi fokus kita. Namun dari itu semua, kami identifikasi 11 indikator prioritas yang sangat penting untuk terus didorong dari level kabupaten, kecamatan, hingga ke desa. Ini kerja besar yang perlu sinergi lintas sektor dan level pemerintahan," tegasnya.

Dalam upaya menangani stunting dari akar masalah, Pemkab Meranti mengambil langkah strategis menyasar faktor lingkungan dan infrastruktur dasar, seperti ketersediaan air bersih dan sanitasi layak.

Salah satu program andalan adalah mendorong pembangunan sistem air bersih melalui PAMSIMAS (Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat). Hingga 2024, program ini sudah menyasar 15 desa prioritas dengan akses terbatas terhadap air bersih.

Tak berhenti di situ, Pemkab juga mulai menyiapkan instalasi water treatment (pengolahan air bersih skala besar). Namun program ini membutuhkan dukungan energi yang stabil dan kuat. Maka tak heran, Pemkab menyambut positif rencana interkoneksi Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) 150 KV dari PLN, yang akan mulai beroperasi awal 2027.

“Kita sudah lakukan simulasi. Kalau listrik tegangan tinggi masuk sesuai rencana, maka program pengolahan air bersih skala besar bisa dijalankan. Ini akan membawa air layak konsumsi ke lebih banyak masyarakat dengan biaya yang lebih terjangkau,” ungkap Muzamil.

Selain fokus pada sarana dan prasarana, pemerintah juga menaruh perhatian besar terhadap edukasi perubahan perilaku masyarakat. Salah satu langkah konkret adalah penerbitan Peraturan Daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR).

Perda ini melarang aktivitas merokok di ruang publik, termasuk taman dan perkantoran. Tujuannya jelas: menciptakan lingkungan yang sehat untuk tumbuh kembang anak-anak.

“Stunting bukan cuma soal gizi. Lingkungan juga menentukan kualitas tumbuh kembang. Kita ingin anak-anak Meranti tumbuh dalam ruang yang sehat dan bersih,” kata Muzamil.

Langkah ini selaras dengan kampanye Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) yang terus digalakkan oleh Dinas Kesehatan dan kader Posyandu, mulai dari tingkat desa hingga sekolah.

Rapat evaluasi tersebut juga dihadiri oleh seluruh unsur pelaksana TPPS Kabupaten, mulai dari Dinas Kesehatan, Dinas Sosial-P3AP2KB, Bappedalitbang, Dinas PUPR, hingga kepala puskesmas, camat, kepala desa, dan pengurus Posyandu.

Semua bahu-membahu membangun konvergensi program, memastikan bahwa data intervensi spesifik (gizi, kesehatan, imunisasi) dan sensitif (air bersih, sanitasi, pendidikan) berjalan seiring.

Dinas Kominfo juga memastikan bahwa semua upaya ini didukung oleh teknologi dan data digital, termasuk dashboard monitoring TPPS dan aplikasi pelaporan cepat oleh kader Posyandu. Dengan begitu, penanganan kasus bisa dilakukan secara real-time.

Evaluasi TPPS tahun 2025 memang akan menentukan pemeringkatan antar kabupaten/kota di Provinsi Riau. Namun Pemkab Meranti tak ingin sekadar mengejar penghargaan. Fokusnya tetap pada misi utama: menjamin masa depan generasi Meranti terbebas dari stunting.

“Karena anak-anak adalah investasi terbesar kita. Setiap langkah yang kita ambil hari ini, akan menentukan wajah Meranti di masa depan,” ujar Muzamil menutup presentasinya.

Dengan pendekatan dari hulu ke hilir, strategi jangka panjang, serta dukungan masyarakat yang terus diperkuat, Meranti siap melangkah menuju masa depan yang lebih sehat dan sejahtera.

Sebab di tanah kepulauan yang terpencil ini, tak boleh ada anak yang tertinggal, baik dari segi gizi, pendidikan, maupun harapan hidup.

Kepala Dinas Kesehatan Kepulauan Meranti, M. Fahri, menjelaskan bahwa stunting adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang, yang ditandai dengan tinggi badan anak berada di bawah standar usia.

“Masalah stunting bukan sekadar persoalan pertumbuhan fisik, tapi juga berdampak jangka panjang pada kualitas hidup anak, pendidikan, bahkan produktivitasnya kelak,” ujar Fahri.

Lebih jauh, ia menegaskan bahwa stunting bukan hanya soal kesehatan anak semata. Ini adalah isu lintas sektor yang berhubungan langsung dengan kualitas keluarga, ketahanan ekonomi, dan keberlanjutan pembangunan suatu bangsa.

Audit kasus stunting menjadi salah satu kegiatan prioritas dalam Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Stunting (RAN-PASTI) sebagaimana diamanahkan dalam Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021. Tahapan ini bertujuan untuk mengidentifikasi penyebab spesifik kasus stunting yang muncul di berbagai kelompok risiko.

“Audit kasus penting dilakukan untuk mengetahui akar persoalan. Ini akan jadi acuan TPPS (Tim Percepatan Penurunan Stunting) dalam mengambil langkah intervensi cepat. Dengan begitu, kasus tidak memburuk dan tidak terjadi pengulangan kasus di wilayah yang sama,” jelas Fahri.

Audit ini menyasar kelompok berisiko seperti calon pengantin, ibu hamil, ibu menyusui/nifas, dan anak usia di bawah dua tahun (baduta) dan balita. Surveilans rutin serta data lapangan menjadi landasan kerja yang terukur dan terintegrasi.

Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, melalui Sekretaris Dinas M. Syukri, menyampaikan bahwa pelaksanaan audit kasus tidak berdiri sendiri. Ada proses berkelanjutan mulai dari pembentukan tim, pelaksanaan audit, pendampingan, hingga evaluasi dan rencana tindak lanjut.

“Tim audit ini langsung berada di bawah koordinasi bupati, karena kita ingin semua unsur OPD, perangkat kecamatan, kelurahan hingga desa, benar-benar serius menangani persoalan stunting,” kata Syukri.

Dalam audit yang dilakukan, ditemukan berbagai faktor pemicu yang berbeda-beda: kurangnya edukasi gizi bagi ibu hamil, sanitasi buruk di rumah tangga, hingga minimnya asupan makanan sehat di tahun-tahun awal kehidupan anak.

Meski pemerintah daerah menjadi penggerak utama, namun keberhasilan penurunan stunting juga sangat bergantung pada peran aktif masyarakat, tokoh adat, agama, dunia usaha, hingga media massa.

“Kami tekankan lagi, stunting bukan hanya tanggung jawab pemerintah. Ini tanggung jawab semua. Kalau ingin punya SDM unggul, semua lapisan harus ambil bagian,” terang Fahri.

Bupati Kepulauan Meranti, H. Asmar, dalam berbagai kesempatan juga menggarisbawahi pentingnya kolaborasi lintas sektor. Pemerintah daerah bahkan mendorong inovasi lokal seperti Gerakan Dapur Sehat, Posyandu Pintar, hingga Kampung Bebas Rokok sebagai bagian dari strategi mendukung kesehatan ibu dan anak.

Karena apalah artinya jalan mulus dan jembatan megah, jika generasi yang melewatinya tidak sehat dan kurang gizi? Begitulah semangat yang kini ditanamkan di Kepulauan Meranti.

“Audit kasus stunting adalah bagian dari investasi jangka panjang. Jika anak-anak kita tumbuh sehat, produktif, dan cerdas, maka Meranti akan punya masa depan yang kuat,” ujar Fahri optimis.

Dengan program lintas sektor yang terpadu, data yang semakin akurat, dan komitmen bersama dari seluruh elemen masyarakat, Pemkab Kepulauan Meranti menunjukkan bahwa perang melawan stunting bukan slogan belaka—melainkan perjuangan nyata menata masa depan dari sekarang. *