“Kami sudah sampaikan ke majelis hakim, tidak ada banding. Klien kami mengakui perbuatannya sejak awal,” ujar Feri, penasehat hukum Novin Karmila, Senin (22/9/2025).

Hal senada juga disampaikan penasehat hukum Indra Pomi, Eca Nora. “IP tidak banding,” singkatnya.

Dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK, terungkap bahwa korupsi dilakukan secara sistematis dan terstruktur, berlangsung sejak Mei hingga Desember 2024.

Baca :

• » Dihadiri Walikota Pekanbaru, Festival Kue Bulan Wujudkan Kebersamaan dan Persatuan
• » Rapat Paripurna DPRD Dumai, Wali Kota Serahkan KU-PPAS APBD 2026
• » Terbukti Korupsi, Eks Pj Wali Kota Pekanbaru Divonis 5 Tahun 6 Bulan Penjara

Dana GU dan TU yang dicairkan melalui Bagian Umum Sekretariat Daerah Kota Pekanbaru mencapai total Rp37,79 miliar. Dari jumlah itu, dilakukan pemotongan dan distribusi dana secara tidak sah yang mencapai Rp8,9 miliar lebih.

Dari jumlah itu, ketiga terdakwa menerima dengan jumlah berbeda. Risnandar Mahiwa menerima Rp2.912.395.000, Indra Pomi menerima Rp2.410.000.000 dan Novin Karmila Rp2.036.700.000.