Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Rohil, dr Azzahrawani, M.Si, menjelaskan bahwa dana Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk penanganan malaria yang masuk ke rekening Dinas Kesehatan sebesar Rp594 juta. Dana tersebut dialokasikan berdasarkan Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang telah disusun.

Ia juga menegaskan bahwa Dinas Kesehatan tidak diperbolehkan membeli obat malaria secara langsung, karena seluruh obat berasal dari Kementerian Kesehatan. “Untuk survei MBS, kami menggunakan alat RDT dan pembeliannya dilakukan melalui dana BTT,” jelasnya.

Plt. Kepala Dinas Kesehatan Rohil, Afridah, menambahkan bahwa ketersediaan obat malaria di wilayahnya masih mencukupi. “Walaupun statusnya tanggap darurat malaria, obat tetap tersedia,” katanya.

Baca :

• » Jaksa Tetapkan 9 Tersangka Kasus Korupsi Rp15 Miliar di BPR Indra Arta Inhu
• » Pemkab Meranti Pastikan Tidak Ada Kasus Baru Cacar Monyet
• » BPPH MPW PP Riau Desak Polda Usut Tuntas Kasus Dugaan Korupsi SPPD Fiktif

Menurut Afridah, obat malaria merupakan bagian dari program nasional dan tidak dijual bebas. Baik DHP maupun Primakuin hanya bisa diperoleh melalui jalur resmi dari Kemenkes.*