SIAK – Komitmen kuat ditunjukkan PT Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP), perusahaan kehutanan terkemuka di Indonesia, dalam mendukung pengelolaan hutan yang bertanggung jawab dan berkeadilan. Perusahaan yang tergabung dalam grup APRIL ini menyatakan kesiapannya mengimplementasikan Remedy Framework dari Forest Stewardship Council (FSC). Sebuah langkah progresif yang mendapat apresiasi langsung dari Bupati Siak, Afni Zulkifli.

Kegiatan yang melibatkan berbagai unsur masyarakat, pemerintah, dan sektor swasta menjadi panggung penting bagi upaya kolaboratif menuju tata kelola hutan yang berkelanjutan.

“Kami sangat bersyukur dan merasa diberkahi, karena FSC memilih Siak sebagai tuan rumah kegiatan. Ini membuka cakrawala baru bagi kami. Selama ini, kami bertanya-tanya bagaimana peran kami sebagai bupati bisa ikut mengawasi pemegang izin kehutanan? Lewat FSC ini, akhirnya jelas,” ujar Bupati Afni dalam sambutannya.

Baca :

• » ToT RAPP Perkuat Kapasitas Guru SMP, Cetak Trainer Lokal untuk Dorong Sekolah Unggul di Riau
• » Warna Budaya Riau di Balik Lensa, Ini Para Pemenang Photo Competition Pacu Jalur 2025 RAPP
• » Dinas PUTR Rohil Jalankan 389 Kegiatan Pembangunan di APBD Murni 2025

Menurut Afni Zulkifli, prinsip-prinsip FSC sangat ketat, terutama dalam menjamin tidak adanya konflik antara perusahaan dengan masyarakat di wilayah operasional. Karena itu, ia menilai langkah RAPP sebagai wujud nyata kepatuhan terhadap standar keberlanjutan global.

“Langkah RAPP sejalan dengan visi-misi kami di Kabupaten Siak untuk menghadirkan tata kelola sumber daya alam yang adil dan berkelanjutan. Jika perusahaan utama telah menunjukkan komitmen tinggi, maka saya optimis para pemasok dan mitranya akan turut mengikuti,” tambahnya.

Namun, Bupati Afni juga mengingatkan bahwa kolaborasi ini tidak boleh disalahartikan oleh masyarakat. Ia menegaskan pentingnya menjaga keseimbangan ekosistem dan mencegah pembukaan lahan secara ilegal.

“Jangan mentang-mentang nanti ada kolaborasi, masyarakat malah membuka kebun sawit baru. Saya sudah buat surat edaran, tidak boleh ada sawit baru dan tidak boleh ada SKT baru, khususnya di lahan hutan produksi,” tegasnya.

FSC merupakan organisasi nonpemerintah internasional yang menetapkan standar pengelolaan hutan secara bertanggung jawab. Didirikan di Jerman pada tahun 1993, FSC dikenal dengan kriteria sertifikasinya yang mencakup perlindungan hak masyarakat adat, kesejahteraan pekerja, dan pelestarian ekosistem hutan.

Produk yang berasal dari hutan dengan sertifikasi FSC mendapatkan label khusus yang menunjukkan bahwa produk tersebut dihasilkan melalui proses yang menjunjung tinggi tanggung jawab sosial dan lingkungan.

Salah satu inisiatif unggulan FSC saat ini adalah Remedy Framework, sebuah kerangka kerja pemulihan terhadap dampak sosial dan lingkungan yang terjadi akibat praktik masa lalu yang tidak sesuai dengan prinsip FSC. Proses ini bersifat inklusif, partisipatif, dan berbasis dialog dengan masyarakat terdampak.

RAPP menjadi salah satu pelopor di Indonesia yang siap menerapkan Remedy Framework tersebut. Komitmen ini menunjukkan kesungguhan RAPP dalam bertransformasi menjadi perusahaan kehutanan masa depan yang tidak hanya fokus pada produksi, tetapi juga pada keberlanjutan jangka panjang.

Keterlibatan pemerintah daerah, seperti yang dicontohkan oleh Pemkab Siak, menjadi elemen penting dalam mendorong transformasi di sektor kehutanan. Kolaborasi antara regulator, masyarakat, dan perusahaan seperti RAPP dinilai mampu menciptakan ekosistem kehutanan yang tidak hanya produktif, namun juga adil dan ramah lingkungan.

Dengan implementasi Remedy Framework dan dukungan penuh dari pemangku kepentingan di tingkat lokal, Siak berpeluang menjadi model keberhasilan pengelolaan hutan tropis yang inklusif dan berkelanjutan di Indonesia.

Langkah RAPP bukan hanya bentuk kepatuhan terhadap standar internasional, tetapi juga kontribusi nyata terhadap masa depan bumi yang lebih lestari.(*