Dalam sesi diskusi, berbagai perwakilan organisasi masyarakat dan suku menyampaikan aspirasi dan masukan. Isu yang mencuat antara lain pentingnya pemerataan hukum, penyelesaian konflik sosial berbasis ekonomi, serta usulan agar forum seperti ini digelar hingga ke tingkat kecamatan.

Ketua Ikatan Keluarga Batak Riau (IKBR) Minas, Dolly Tampubolon, mengusulkan pengembangan wilayah sebagai langkah mitigasi konflik jangka panjang. 

Rozi Siswanto dari Lembaga Adat Melayu Riau (LAMR) Minas menekankan peran FPK dalam mencegah konflik individu agar tidak berkembang menjadi konflik antarsuku.

Baca :

• » Scoopy Coffee Rave Satukan Bikers di Pekanbaru
• » Ratusan Bikers Honda Padati Scoopy Coffee Rave di Pekanbaru
• » Tomoro Coffee Sukses Jual 40 Juta Cup dalam Setahun

Perwakilan Suku Sakai mengangkat persoalan gesekan sosial akibat kepentingan pribadi yang membawa nama suku, serta mendesak Pemkab Siak untuk tegas dalam pengawasan ketenagakerjaan perusahaan di wilayah mereka.

Menutup acara, Pj. Sekda Siak menegaskan bahwa pencegahan konflik tidak cukup hanya dalam bentuk wacana, tetapi harus diwujudkan melalui aksi nyata. “Kegiatan seperti ini akan kami dorong juga di kecamatan lainnya,” ujarnya.