ROKAN HILIR — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Rokan Hilir melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) terus menggenjot realisasi pembangunan infrastruktur guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pada tahun anggaran 2025, Dinas PUTR Rohil melaksanakan sebanyak 389 kegiatan pembangunan yang tertuang dalam APBD Murni.

Kepala Dinas PUTR Rohil, Khoirul Fahmi, menyampaikan bahwa seluruh kegiatan tersebut telah mulai dilaksanakan dan terbagi ke dalam dua skema, yakni tender dan non-tender.

Baca :

• » Pemkab Rohil Perbaiki Sejumlah Ruas Jalan di Panipahan
• » Razia PETI di Kuansing Ricuh, Mobil Kapolres dan Kendaraan Dinas Dirusak Massa
• » Jelang Hari Santri, Pemkab Inhu Gelar Rapat Koordinasi

“Untuk kegiatan tender sebanyak 28 kegiatan, sedangkan non-tender mencapai 361 kegiatan. Total keseluruhan adalah 389 kegiatan,” jelas Fahmi saat dikonfirmasi, Selasa (23/9).

Dari jumlah tersebut, sebanyak 181 kegiatan telah diproses, terdiri atas 158 kegiatan non-tender dan 23 kegiatan tender. Sementara itu, 208 kegiatan lainnya masih dalam tahap proses.

“Sebanyak 181 kegiatan sudah diproses, terdiri dari 158 kegiatan non-tender dan 23 kegiatan tender. Sisanya, sebanyak 208 kegiatan, masih dalam tahap proses,” paparnya.

Kegiatan pembangunan yang sudah berjalan mencakup sektor infrastruktur, seperti jalan dan bangunan, yang tersebar di berbagai wilayah Kabupaten Rokan Hilir. Rata-rata realisasi fisik mencapai 30 hingga 40 persen, dengan beberapa proyek lainnya masih dalam tahap kontrak.

“Realisasi pembangunan sudah mulai terlihat. Ada yang sudah mencapai 30 persen, bahkan 40 persen. Namun, masih ada juga kegiatan yang baru memasuki tahap kontrak,” ujarnya.

Dinas PUTR menargetkan seluruh kontrak rampung pada awal Oktober 2025, dan seluruh pelaksanaan fisik selesai pada akhir Desember 2025.

Fahmi berharap program ini dapat memberikan dampak nyata bagi masyarakat, terutama dalam meningkatkan aksesibilitas dan pelayanan publik. Ia juga menekankan pentingnya percepatan pelaksanaan agar manfaatnya segera dirasakan oleh masyarakat.

Meski demikian, pelaksanaan program tidak sepenuhnya berjalan tanpa hambatan. Salah satu kendala yang dihadapi adalah keterlambatan dalam memulai kegiatan, yang dipicu oleh adanya pergantian kepemimpinan di internal dinas.

“Ketika saya masuk, program yang sudah dirancang sebelumnya baru bisa dijalankan,” ungkap Fahmi.

Selain faktor internal, kondisi cuaca juga menjadi tantangan tersendiri di lapangan. Hujan yang sering turun menghambat proses pengerjaan fisik, terutama pada proyek pembangunan jalan dan drainase.

Untuk mengatasi hambatan tersebut, Dinas PUTR terus meningkatkan koordinasi dengan pihak rekanan, serta melakukan pengawasan lapangan secara intensif guna memastikan kualitas pekerjaan dan ketepatan waktu penyelesaian.

Fahmi juga menyampaikan bahwa pihaknya membuka ruang partisipasi bagi masyarakat untuk turut melakukan pengawasan dan memberikan masukan terhadap pelaksanaan program. Prinsip transparansi dan akuntabilitas menjadi pedoman utama dalam menjalankan pembangunan daerah.

Dengan jumlah kegiatan yang cukup besar, tahun 2025 menjadi momentum strategis bagi Dinas PUTR Rohil untuk menunjukkan kinerja konkret dalam membangun daerah. 

Pemkab Rohil berharap pencapaian ini dapat menjadi pondasi kuat bagi pembangunan berkelanjutan di masa mendatang.*