BAGANSIAPIAPI - Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Rokan Hilir (Rohil) menggelar rapat membahas Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Perubahan tahun 2025. 

Rapat berlangsung di ruang pertemuan Sekda yang dipimpin Ketua TAPD Rohil Fauzi Efrizal, M.Si didampingi Kepala BPKAD Sarman Syahroni serta dihadiri seluruh  Kepala OPD.

Rapat untuk mempersiapkan pengajuan APBD P tahun 2025 dari Pemerintah Daerah ke DPRD. Hasil rapat akan di bahas bersama Tim Banggar DPRD sebelum disahkan.

Baca :

• » Pemkab Rohil Perbaiki Sejumlah Ruas Jalan di Panipahan
• » Bupati dan Wakil Bupati Rohil Dianugerahi Gelar Adat
• » 309 Atlet Siap Berlaga di Kejuaraan Renang Bupati Rohil Cup 2025

"Hari ini, kami dari TAPD menggelar rapat bersama seluruh OPD untuk membahas persiapan pengajuan APBD P ke DPRD, setelah pembahasan ini akan kami bawa ke DPRD untuk dibahas sebelum dilakukan pengesahan," kata Ketua TAPD Rohil Fauzi Efrizal, M.Si usai menggelar Rapat, Senin (22/9) kemaren.

APBD Perubahan Kabupaten Rokan Hilir tahun 2025 diperkirakan mengalami defisit anggaran sebesar Rp90 Milliar, hal itu disebabkan adanya efisiensi anggaran dan pemotongan anggaran dari pemerintah pusat.

"Tadi kita sudah sampaikan kepada rekan rekan bahwa APBD perubahan kita mengalami defisit hampir Rp90 milliar dari kegiatan yang sudah ada karena adanya efisien dan pemotongan anggaran dari pemerintah pusat," sebutnya.

Sekretaris Daerah Rohil menerangkan bahwa saat ini pendapatan APBD Perubahan Rokan Hilir tahun 2025 sebesar Rp2,4 triliun, sementara belanja daerah sebesar Rp2,5 triliun. Angka tersebut mengalami penurunan dari jumlah pendapatan daripada belanja.

"Untuk kisaran pendapatan daerah dalam APBD P tahun 2025 ini sebesar Rp2,4 triliun sementara belanja daerah mencapai Rp2,5 triliun, kita mengalami defisit sebesar Rp90 milliar. Untuk menutupi defisit itu, kami akan menggunakan anggaran surplus dari sisa belanja untuk menutupi defisit tersebut," terang Fauzi.

Fauzi Efrizal mengaku tidak bisa berbuat banyak program ditengah kondisi keuangan yang mengalami efisiensi. Pendapatan asli daerah yang menjadi sumber keuangan juga tidak mampu untuk menopang keuangan daerah.

"Untuk kegiatan lain saat ini tidak ada, karena kita mengalami sangat jauh sekali kekurangan dan PAD kita baru sekian persen, hingga triwulan ketiga pada bulan September ini baru ada 30 persen dan 60 persen yang sudah masuk, mudah mudahan diakhir tahun target kita yang ditetapkan bisa tercapai sehingga bisa akan membantu anggaran murni di 2026," harapnya.

Disisi lain Sekda Fauzi juga mengungkapkan bahwa Dana Alokasi Khusus (DAK) yang biasanya didapatkan melalui dinas PUTR kini juga ditiadakan, sehingga sejumlah kegiatan yang sudah diprogramkan menjadi beban APBD.*